Bikers tolak pembatasan BBM bersubsidi

Pembatasan BBM bersubsidi oleh pemerintah ditentang keras kalangan bikers. Bikers berharap kebijakan pemerintah tersebut dapat dikaji ulang sehingga tidak memberatkan pengguna sepeda motor yang hampir 100% merupakan kalangan dari ekonomi menengah ke bawah. Kepala Litbang dan juga penggiat Road Safety Association (RSA) Edo Rusyanto, memaparkan motor selama ini merupakan kendaraan alternatif bagi warga kalangan menengah ke bawah. Terutama untuk menunjang kegiatan sehari-hari termasuk menjadi sarana mencari nafkah. “ehingga beban anggaran yang harus ditanggung rumah tangga bakal membengkak. Bahkan, bila berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan kondisi sosial ekonomi masyarakat juga akan terganggu,” ujarnya. Ia menambahkan tingginya penjualan sepeda motor di Tanah Air merupakan dampak dari kurang baiknya sistem angkutan umum yang memadai untuk kota-kota besar di Indonesia, khususnya DKI Jakarta. “Orang memilih menggunakan sepeda motor karena selain alasan tarif angkutan umum yang relatif mahal, juga karena ketidaknyamanan angkutan massal tersebut. Selain daya dukung yang tidak sebanding dengan calon penumpang, aspek keamanan dan kenyamanannya juga minim.

Ini akan memicu persoalan sosial tersendiri,” paparnya. Hal senada juga diungkapkan Humas Pengurus Pusat Dewan Nasional Yamaha Vixion Club Indonesia (YVCI), Dwi Nugroho. “Jelas pelarangan ini tidak masuk akal. Konsumsi premium bersubsidi sepeda motor hanya 27% dari total pemakaian premium bersubsidi,” tandas Dwi Nugroho. Ia memaparkan, kalau memang penggunaan premium bersubsidi hendak dikurangi, lebih baik kebijakan itu diterapkan untuk kendaraan roda empat terlebih dahulu,†imbuh Dwi Nugroho. Dwi menegaskan, pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi sepeda motor akan berdampak besar bagi rakyat kecil.

“Secara logika saja, mereka yang mempunyai mobil adalah kalangan ekonomi menengah ke atas. Konsumsi premium untuk mobil pun jauh lebih boros dibandingkan motor. Lalu kenapa pemilik mobil masih dibolehkan membeli premium bersubsidi?,” katanya. Karenanya, langkah yang lebih bijak diambil pemerintah adalah membuat aturan pembatasan penggunaan premium bersubsidi bagi kendaraan roda empat (mobil). “Jelas dari kapasitas mesin (cc) mobil jauh lebih besar daripada motor. Artinya, konsumsi bensinnya pun jauh lebih boros,” ujar Dwi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengungkapkan rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi di Jakarta. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi itu rencananya akan mulai diterapkan Agustus 2010. Ia memaparkan, dari hasil pembicaraan dengan berbagai pihak sudah disepakati bahwa yang masih menggunakan BBM subsidi adalah kendaraan umum dan kendaraan pribadi jenis tertentu. Mengenai larangan penggunaan BBM bagi sepeda motor ini, pemerintah, lanjut Evita sudah melakukan pembicaraan dengan kalangan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Pemerintah memang berencana menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai tahun ini. Pembatasan ini diterapkan untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi yang diperkirakan mencapai 40,1 juta Kiloliter (KL) tahun ini. Pasalnya, kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan dalam APBN-P 2010 sebesar 36,5 juta KL, Sementara BPH Migas memperkirakan, volume BBM bersubsidi tahun ini dapat mencapai 40,1 juta KL. Prediksi peningkatan ini akibat membengkaknya konsumsi premium dan solar dari kuota yang telah ditetapkan. Konsumsi premium diprediksikan naik dari 21,45 juta KL menjadi 23,2 juta KL. Konsumsi solar naik 11,25 juta KL menjadi 13,1 juta KL. Hanya minyak tanah yang tetap 3,8 juta KL. Edo Rusyanto mewakili bikers di Tanah Air mengharapkan pemerintah dan parlemen bersikap lebih bijaksana sebelum memberlakukan peraturan itu. Sebaiknya, pemerintah dan parlemen menyerap aspirasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sebelum memberlakukan kebijakan tersebut. Bikers juga berharap sarana transportasi umum harus diperbaiki.

Sehingga, masyarakat mau menggunakan transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi untuk berpergian. “Saat ini transportasi umum kita masih kurang memadai. Sehingga masyarakat enggan menggunakan transportasi umum. Banyaklah kebijakan populis yang bisa diambil pemerintah sebelum benar-benar melarang penggunaan premium bersubsidi untuk sepeda motor

Tinggalkan komentar